TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL – Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat, menerima Opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Jambi atas LKPD tahun 2018, beberapa waktu lalu.

Masyarakat yang merasa tanahnya diserobot pemerintah demi WTP, disarankan BPKAD, mengajukan ke pengadilan.

Berbagai pembahasan diluar yang mengatakan demi mendapatkan WTP tersebut, pemkab Tanjab barat menyerobot tanah masyarakat. Tanah tersebut berlokasi di Bengkinang, Kecamatan Tungkal Ilir.

Terkait hal tersebut, Jamal Darmawan Sie, Anggota DPRD Tanjab Barat menyarankan agar harus melihat kebenaran atas kepemilikan lahan.

“Kalau memang itu kepemilikan lahan mungkin punya masyarakat, jadi itu juga harus dibuktikan, minimal kan sertifikat,” ujarnya.

Menurut Jamal, pemkab tidak akan mungkin semena-mena langsung memasang sebuah plang yang menyatakan kepemilikan.

Atas tuduhan tersebut, Rajiun Sitohang Kepala BPKAD Tanjab Barat menganggap biasa hal itu. Menurutnya, jika masyarakat menyatakan itu harus mempunyai informasi jelas soal lokasi yang diserobot pemerintah. Dan, yang tidak atau sebaliknya, masyarakat yang serobot tanah pemerintah.

“Boleh-boleh saja, silahkan saja. Mereka menyatakan itu demi WTP, Siapa yang menyatakan, LSM, buktikan dulu. Yang menyerobot siapa, masyarakat atau pemda,” tegas Rajiun.

Rajiun mengatakan, jika ada yang menganggap tanahnya diserobot, dia meminta diajukan ke pengadilan, terhadap tanah-tanah masyarakat yang dianggap masyarakat yang digarap pemda.

“Apabila itu terbukti menjadi tanah mereka, maka pemerintah daerah akan mengembalikan tanah itu sesuai dengan keputusan pengadilan,” tuturnya.

Dia menekankan pada dasarnya Pemkab tidak akan pernah mau mengambil tanah masyarakat, justru harus melindungi masyarakat.

 

jambi.tribunnews.com
Penulis: Darwin
Editor: budi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *