Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah dibidang Keuangan dan Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset daerah;
  3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

Tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 68 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2016.

 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, terkandung beberapa peran yang sangat strategis, yaitu :

  1. Menyusun Rancangan APBD yang merupakan perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Menyusun alokasi belanja daerah dengan setepat-tepatnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah tentang APBD, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
  3. Ikut serta menyusun rancangan kebijakan alokasi dana transfer kepada desa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

 

 

  1. Membina, mengelola dan menatausahakan barang milik kekayaan daerah (aset daerah) dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna aset daerah serta pengamanan
  2. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.
  3. Ikut serta memajukan pertumbuhan dunia usaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *